PERPAJAKAN

BAB I

PENDAHULUAN

 A.    LATAR BELAKANG

Dewasa ini kita sering mendengar istilah pembangunan nasional baik dalam mata kuliah atau media. Kita juga mengetahui bahwa pembangunan tersebut pastilah memerlukan dana
yang tidak sedikit. Dalam bab ini kita akan mempelajari salah satu sumber pemasukan negara bagi pembangunan, yakni pajak. Secara umum persepsi kita mengenai pajak adalah wujud dari seorang warga negara untuk memberikan kontribusi dalam membangun negara dengan mendapat imbalan tidak langsung.

Dalam bab ini kita akan mempelajari sebagian  hal yang berkaitan dengan pajak, mulai dari pengertian, jenis,fungsi,asas, serta besaran tarif penarikan. Semua ini akan kita pelajari sebagai pengantar dalam mata kuliah ini , karena matri yang lebih lanjut akan dipelajari dalam bab-bab selanjutnya.

B.     TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan kami menulis makalah dan mengangkat Tema mengenai “PERPAJAKAN” ini adalah guna memenuhi  tugas mata kuliah Pengantar Hukum Bisnis.

Manfaat penulisan makalah ini adalah untuk memperluas wawasan kami dan pembaca tentang masalah Perpajakan. Selain itu supaya ada kesadaran pada diri kami dan pembaca untuk tertib membayar pajak.

 C.    RUMUSAN MASALAH

            Bagaimana pengertian pajak dan dasar hukum atas perpajakan serta subjek dan objek yang terdapa dalam perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A.     PENGERTIAN PAJAK

Pajak adalah iyuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani :

Pajak adalah iuran kepada Negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan,dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H :

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Ciri-ciri yang melekat dalam pengertian pajak :

1.      Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-undang.

2.      Sifatnya dapat dipaksakan.

3.      Tidak ada kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh sipembayar pajak.

4.      Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

5.      Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi kepentingan masyarakat umum.

B.     TINJAUAN & PENDEKATAN PAJAK DARI BERBAGAI ASPEK

a.       Aspek Ekonomi

b.      Aspek Hukum

c.       Aspek Keuangan

d.      Aspek Sosiologi

a.      Aspek Ekonomi

Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Pajak sebagai sumber motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

b.      Aspek Hukum

Pajak merupakan masalah keuangan negara, adapun dasar yang digunakan untuk mengatur masalah keuangan negara tersebut yaitu pasal 23 (2) UUD 1945, dan untuk teknis pelaksanaan perpajakan yang mengatur masalah perpajakan terdapat UU Perpajakan.

c.       Aspek Keuangan

Pajak dipandang sebagai aspek penting dalam penerimaan negara yang menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara.

d.      Aspek Sosiologi

Pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan, bearti pembangunan ini dibiayai oleh masyarakat.

C.     PERAN & FUNGSI PAJAK

1.      Peranan Pajak dalam Pembangunan

Pajak sangat erat hubungannya dalam pembangunan nasional baik disektor public maupun disektor swasta. Dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, memperlancar roda pemerintahan, menyiapkan lapngan pekerjaan serta meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat.

 2.      Fungsi Pajak

a. Fungsi Budgetair : pajak merupakan suatu alat untuk memasukan uang sebanyak – banyaknya ke kas Negara yang pada waktunya nanti akan digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara.

b. Fungsi Regulasi : pajak digunakan sebgai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

D.    STRUKTUR KEDUDUKAN HUKUM PAJAK

Dari struktur diatas dapat dilihat, ternyata hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang merupakan segenap peraturan hukum yang mengatur segala cara kerja dan pelaksanaan serta wewenang dari lembaga-lembaga negara serta aparaturnya dalam melaksanakan tugas administrasi negara.

E.     PRINSIP-PRINSIP PERPAJAKAN YANG BAIK

1.      Prinsip Manfaat

Artinya secara umum, barang-barang dan jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah merupakan barang untuk kepentingan umum/untuk dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

2.      Prinsip Kemampuan Membayar

Artinya negara memperoleh penghasilan dari wajib pajak melalui sumbangan sesuai dengan kemampuannya.

3.      Efisiensi

Artinya pengenaan pajak harus mempertimbangkan aspek efisiensinya karena dengan adanya pengenaan pajak maka akan menaikan harga barang atau jasa tersebut.

4.      Pertumbuhan Ekonomi

Artinya sistem perpajakan yang baik harus dapat mengacu pada pertumbuhan ekonomi, dapat memberi dorongan bagi pembukaan lapangan kerja yang mendorong pertumbuhan secara bersaing diberbagai sektor ekonomi.

5.      Kecukupan Penerimaan

Artinya penerapan jenis pajak harus layak dan memadai sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah, jangan sampai cost of collection lebih besar dari perolehan pajaknya.

6.      Stabilitas

Artinya dalam pengenaan pajak perlu adanya stabilitas penerimaan pajak karena jika penerimaan pajak bersifat fluktuatif, maka program pemerintah yang telah direncanakan dalam APBN dapat terganggu.

7.      Kesederhanaan

Artinya suatu sistem perpajakan haruslah sederhana dan mudah dipahami masyarakat, terutama wajib pajak.

8.      Rendahnya Biaya Administrasi dan Biaya Kepatuhan

Artinya sistem perpajakan yang baik harus memiliki biaya administrasi dan kepatuhan yang rendah.

9.      Netralitas

Artinya sistem perpajakan yang baik harus dapat menghilangkan terjadinya distorsi dalam prilaku konsumsi dan produksi oleh masyarakat, yang dapat membantu menarik investor lain untuk melakukan investasi.

F.      PENGGOLONGAN JENIS PAJAK

1.      Menurut Sifatnya

a. Pajak Langsung

Adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya PPh.

b. Pajak Tdk Langsung

Adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa peristiwa tertentu saja, misalnya, pajak pertambahan nilai.

2.      Menurut Sasaran/Objeknya

1. Pajak Subjektif

Adalah Jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya, pajak penghasilan.

2. Pajak Objektif

Adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui,misalnya, pajak pertambahan nilai.

3.      Menurut Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Pusat

Adalah Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan cq. Departemen jendral pajak, hasilnya dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBN.

2. Pajak Daerah

Adalah Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh dinas pendapatan daerah, hasilnya dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBD.

G.    SUBJEK DAN OBJEK PAJAK

Subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak.

Objek pajak adalah apa yang dikenakan pajak.

·         SUBJEK PAJAK

a.      Subjek PPh

1.      Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2.      Badan yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya.

3.      Bentuk Usaha Tetap (BUT)

BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal diIndonesia atau berada diIndonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan diIndonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan diIndonesia.

            Subjek Pajak PPh dalam negeri :

a.       Orang pribadi yang bertempat tinggal diIndonesia atau orang pribadi yang berada diIndonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada diIndonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal diIndonesia.

b.      Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan diIndonesia.

c.       Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.  

Subjek Pajak PPh luar negeri :

a.        Orang pribadi yang bertempat tinggal diIndonesia atau berada diIndonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan diIndonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap diIndonesia.

b.       Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal diIndonesia atau berada diIndonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan diIndonesia yang dapat menerima atau memperoleh  penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap diIndonesia.

Saat Mulai dan Berakhirnya PPh

a.       Untuk orang pribadi yang bertempat tinggal diIndonesia atau berada diIndonesia lebih dari 183 hari, dimulai saat dilahirkan, berakhir saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

b.       Untuk badan yang didirikan atau berkedudukan diIndonesia, dimulai saat badan tersebut didirikan atau berkedudukan diIndonesia dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan diIndonesia.

c.       Untuk orang pribadi yang tidak bertempat tinggal diIndonesia atau berada diIndonesia tidak lebih dari 183 hari atau badan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan diIndonesia yang menjalankan usaha melalui BUT diIndonesia, dimulai saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.

d.       Untuk orang pribadi yang tidak bertempat tinggal diIndonesia atau berada diIndonesia tidak lebih dari 183 hari atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan diIndonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau memperoleh penghasilan melakukan kegiatan melalui BUT diIndonesia, dimulai saat orang pribadi atau badan tersebut memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.

e.       Untuk warisan yang belum terbagi, dimulai saat timbulnya warisan tersebut dan berakhir saat warisan tersebut selesai dibagi. 

b.      Subjek PPN

Subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan MenKeu, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.

c.       Subjek PBB

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang mempunyai kewajiban untuk melunasi PBB sesuai dengan ketentuan UU PBB.

·         OBJEK PAJAK

a.      Objek PPh

Objek PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang digunakan baik untuk investasi maupun konsumsi.

     a.1 PPh Pasal 21

1.       Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kehamilan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

2.       Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifat tidak tetap.

3.       Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.

4.       Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua, uang pesangon dan pembayaran lainnya yang sejenis.

5.       Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri.

6.       Gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.  

           

a.2 PPh Pasal 22

1.          Penyerahan barang dan atau jasa kepada institusi pemerintah.

2.          Kegiatan impor kedalam daerah pabean.

a.3 PPh Pasal 23

1.      Deviden.

2.      Bunga, termasuk premium, disconto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.

3.      Royalty.

4.      Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

5.      Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, antara lain :

a.       Jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan.

b.      Jasa akuntansi dan pembukuan.

c.       Jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan.

d.      Jasa penebangan hutang.

e.       Jasa pengeboran (jasa drilling) dibidang penambangan migas kecuali yang dilakukan oleh BUT.

f.       Jasa penunjang dibidang penambangan migas.

g.       Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan selain migas.

h.      Jasa perantara.

i.        Jasa Penilai.

j.        Jasa Aktuaris.

k.      Jasa pengisian sulih suaru (dubbing) dan atau mixing film.

     a.4 PPh Pasal 26

            Pasal 26 UU PPh mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

            Pada dasarnya objek PPh Pasal 26 sama dengan objek PPh 23 hanya saja dalam PPh Pasal 26 yang menerima penghasilan tersebut adalah Wajib Pajak Luar Negeri, sedangkan PPh Pasal 23 yang menerima penghasilan adalah WP dalam negeri. Selain itu sifat pemotongan PPh Pasal 26 adalah besifat final ( tidak dapat dikreditkan ) sedangkan PPh 23 dapat dikreditkan/ tidak final.

b.      Objek PPN

Objek dalam PPN adalah penyerahan atau kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, yaitu :

1.      Penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

2.      Impor barang kena pajak

3.      Penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah  pabean oleh pengusaha.

4.      Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.

5.      Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.

6.      Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

c.       Objek PBB

Objek PBB adalah benda tidak bergerak yaitu berupa bumi dan bangunan.

1.      Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan stu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut.

2.      Jalan TOL

3.      Kolam Renang

4.      Pagar Mewah

5.      Tempat olah raga

6.      Galangan kapal, dermaga

7.      Taman Mewah

8.      Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.

9.      Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

d.      Objek BPHTB

Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang dapat berupa tanah (termasuk tanaman diatasnya), tanah dan bangunan, yang meliputi:

1. Pemindahan hak
2. Pemberian hak baru

Pemindahan hak terjadi karena adanya :

1. Jual beli
2. Tukar menukar
3. Hubah
4. Wasiat
5. Waris
6. Pemasukan dlm perseroan atau badan hukum lainnya
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peraliahan
8. Penunjukkan pembeli dalam lelang
9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
10. Penggabungan usaha
11. Pemekaran usaha
12. Hadiah.

Sedangkan pemberian hak baru terjadi karena :

1. Kelanjutan pelepasan hak
2. Diluar pelepasan hak

e.       Objek Bea Materai

Objek Bea Materai adalah Dokumen.

      Dokumen yang telah disebutkan dalam Undang-Undang seperti :

1. Surat perjanjian atau surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian.
2. Akta-akta notaris termasuk salinannya.
3. Akta-Akta yang dibuat oleh PPAT termasuk rangkap-rangkapnya.
4. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu :

a.       yang menyebutkan penerimaan uang

b.      yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening dibank.

c.       Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank.

d.      Yang berisi pengakuan pelunasan utang

5. Surat berharga
6. Efek    

H.    DASAR, TEORI & ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

a. Dasar Pemungutan Pajak

1.      Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2.      Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3.      Convenience

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak,

4.      Economy

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula dengan beban yang dipikul wajib pajak.

b. Teori Pemungutan Pajak

1.      Teori Asuransi

Artinya suatu kepentingan masyarakat yang harus dilindungi oleh negara.

2.      Teori Kepentingan

Artinya negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya.

3.      Teori Gaya Pikul

Artinya setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya menurut gaya pikul seseorang antara besarnya penghasilan dengan pengeluaran seseorang.

4.      Teori Daya Beli

Artinya gaya beli suatu rumah tangga dalam masyarakat adalah sama dengan daya beli suatu rumah tangga negara.

5.      Teori Bakti

Artinya pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara merupakan bakti dari masyarakat kepada negara, karena negaralah yang bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya.

c.       Yurisdiksi/Asas Pemungutan Pajak

1.      Asas Tempat Tinggal

Adalah suatu azas pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili seseorang.

2.      Asas Kebangsaan

Adalah suatu azas pemungutan pajak yang didasarkan pada kebangsaan suatu negara.

3.      Asas Sumber

Adalah suatu azas pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada.

I.       HUKUM PAJAK

            Dalam penerapan pajak, pemerintah/fiskus dan wajib pajak diatur dengan hukum.

Hukum Pajak :

Hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan wajib pajak.

Hukum Pajak Dibedakan Menjadi 2 :

1.      Hukum Pajak Materiil

Hukum yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak/objek, siapa yang dikenakan pajak/subjek, berapa pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

2.      Hukum Pajak Formal

Hukum yang memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan.

Sistem Pemungutan Pajak

a.       Official Assessment System

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak/fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang dibayar (pajak terutang) oleh seseorang.

b.      Semi Self Assessment System

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.

c.       Self Assessment System

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

d.       Withholding System

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

J.      SENGKETA PAJAK DAN PENYELESAIANNYA

Adanya kewajiban bagi masyarakat untuk membayar pajak terkadang tidak berbanding lurus dengan tingkat kesadaran wajib pajak dalam mematuhi ketentuan tersebut. Keterbatasan pemerintah melalui aparat penagih pajaknya juga mengakibatkan munculnya masalah persengketaan di bidang perpajakan.

Masalah sengketa pajak ini dari masa ke masa ditanggapi oleh pemerintah yang berkuasa dengan jalan lembaga penyelesaian sengketa pajak. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, di negara ini telah ada badan penyelesaian sengketa pajak yang dibentuk dengan Ordonansi 1915 (Staatsblad Nomor 707) dengan nama Raad van het Beroep voor Belastingzaken (Badan Banding Administrasi Pajak), yang kemudian diganti dengan Ordonansi 27 Januari 1927, Staatsblad 1927 Nomor 29 tentang Peraturan Pertimbangan Urusan Pajak (Regeling van het Beroep in Belastingzaken). Selanjutnya, lembaga tersebut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 diubah menjadi Majelis Pertimbangan Pajak yang tugasnya memberi keputusan atas surat pemeriksaan banding tentang pajak-pajak negara dan pajak-pajak daerah. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1983, MPP diberlakukan sebagai badan peradilan pajak yang sah dan tidak bertentangan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 14 Tahun 1970. UU Nomor 6 Tahun 1983 mengatur hal ini dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut.

“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.”

Selanjutnya, ayat (2) pasal yang sama menyebutkan sebagai berikut.

“Sebelum badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk, permohonan banding diajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak, yang putusannya bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara.”

Seiring berkembangnya aturan mengenai pajak dan semakin meningkatnya potensi sengketa pajak, MPP dianggap sudah tidak memadai dalam melakukan penyelesaian sengketa pajak. Oleh sebab itu, pemerintah merasa perlu membentuk lembaga peradilan di bidang perpajakan yang lebih komprehensif dan dibentuk melalui undang-undang. Tujuannya adalah menjamin hak dan kewajiban pembayar pajak sesuai dengan undang-undang bidang perpajakan serta memberikan putusan hukum atas sengketa pajak. Putusan lembaga peradilan pajak dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan undang-undang perpajakan sehingga ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Maka, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang arah dan tujuan pembentukannya adalah sebagai berikut.

a.       BPSP bertugas memeriksa dan memutus sengketa pajak berupa:

v  banding terhadap pelaksanaan keputusan pejabat yang berwenang;

v  gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan.

b.      Putusan BPSP bersifat final dan mempunyai kekuasaan eksekutorial dan berkedudukan hokum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

c.       Pengajuan banding atau gugatan ke BPSP merupakan upaya hukum terakhir bagi pembayar pajak dan putusannya tidak dapat digugat ke peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam undang-undang tersebut juga ditentukan bahwa untuk mendapatkan keadilan pengenaan pajak, wajib pajak dapat menempuh jalur-jalur sebagai berikut.

a. Jalur keberatanpajak dan banding ke BPSP.

b. Jalur melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

c. Jalur melalui peradilan umum.

Ditentukan pula keberadaan BPSP sebagai badan peradilan pajak hanya untuk menyelesaikan sengketa administratif, yaitu dari segi perhitungan dan akuntansi, bukan mengenai pidana pajak.

Walaupun tidak bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 1970, BPSP pada kenyataannya belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengadilan pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia sekaligus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak.

Atas berbagai pertimbangan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Nomor 14 Tahun 2002). Definisi pengadilan pajak dijelaskan dalam Pasal 2, yaitu “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.”

K.    TARIF PAJAK

1.      Tarif Progresif (Meningkat)

Adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar.

1. Untuk WP Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak                              Tarif

Sampai dengan Rp. 25 juta                                          5%      

Diatas Rp. 25 juta s/d Rp. 50 juta                                10%

Diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta                              15%

Diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta                            25%

Diatas Rp. 200 juta                                                      35%

2. Untuk WP Badan dan BUT

Lapisan Penghasilan Kena Pajak                              Tarif

            Sampai dengan Rp. 50 juta                                          10%

            Diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta                              15%

            Diatas Rp 100 juta                                                       30%    

2.      Tarif Degresif (Menurun)

Adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar.

Lapisan Penghasilan kena Pajak                                     Tarif

Sampai dengan Rp. 10 juta                                                            30%    

Diatas Rp. 10 juta s/d 50 juta                                                         25%

Diatas Rp. 50 juta                                                                          15%

3.      Tarif Proportional (Sebanding)

Adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase  tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak yang terutang (yang harus dibayar). Tarif ini diterapkan dalam UU No. 18 Th 2000 (UU PPN) yang menggunakan tarif proporsional sebesar 10%.

Jumlah Penjualan                       Tarif                              Besarnya Pajak

Rp. 500.000,-                                10%                             Rp. 50.000,-

Rp. 1.000.000,-                             10%                             Rp. 100.000,-

Rp. 5.000.000,-                             10%                             Rp. 500.000,-

4.      Tarif Tetap

Adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan dalam UU No. 13 Th 1985 (UU Bea Materai).

5.      Tarif Advalorem

Adalah suatu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan/diterapkan pada harga atau nilai suatu barang.

Misalnya : PT. KITA mengimpor barang jenis X sebanyak 1000 unit dengan harga perunit Rp. 100.000,-. Jika tarif Bea Masuk atas impor barang tersebut 10%, maka besarnya Bea Masuk yang harus dibayar adalah :

Nilai Barang Impor            = 1000 x Rp. 100.000,-= Rp. 100.000.000,-

Tarif Bea Masuk 10%

Bea Masuknya= 10%xRp. 100.000.000,-= Rp.10.000.000,-

                                   

6.      Tarif Spesifik

Adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atas suatu satuan jenis barang tertentu.

Misalnya : PT. KITA mengimpor barang jenis X sebanyak 1000 unit dengan harga Rp. 100.000,-. Jika tarif Bea Masuk atas impor barang Rp. 100.000,- per unit, maka besarnya Bea Masuk yang harus dibayar adalah :

Jumlah Barang Impor                    = 1000 unit

Tarif Rp. 100.000,-, maka

Bea Masuk yang harus dibayar = Rp.100.000x1000 =Rp. 100.000.000,-

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari semua uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa:

1.      Pajak merupakan iuran wajib yang harus di bayar oleh setiap warga Negara Indonesia berdasarkan jenisnya masing-masing.

2.      Apabila terjadinya pelanggaran seperti tidak membayar iuran wajib pajak tersebut maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

3.      Di dalam pembayaran iuran perpajakan tidak adanya toleransi.

4.      Ketentuan pembayaran pajak sesuai menurut jenisnya masing-masing.

B.     Saran

Makalah yang berjudul perpajakan ini merupakan karya tulis berdasarkan himpunan material yang di ambil dari berbagai sumber. Oleh karena itu, jika ada kesalahan dalam penulisan dan dalam penyajian bahan penulis sangat mengharpakan kritik dan saran dari para pembaca demi terwujudnya kebenaran yang kita kehendaki semua dan demi kesempurnaan penyelesaian makalah pajak ini.